Manokwari, medikastar.id
“IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan IPG (Indeks Pembangunan Gender) Papua Barat termasuk dalam 3 daerah terendah se-Indonesia. Faktanya, di tanah Papua kaum perempuannya masih minim terlibat dalam pembangunan. Masih dinomorduakan. Padahal kebijakan pendukung sudah ada. Salah satunya adalah pemberian kuota 30 persen bagi perempuan dalam ranah politik. Tinggal realisasinya perlu diupayakan bersama. Termasuk oleh perguruan tinggi harus bisa mencetak perempuan-perempuan pemimpin bangsa.”
Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Papua, Manokwari, Provinsi Papua Barat, Rabu, (17/10/18).
Data menunjukan bahwa jumlah pemuda usia 15-35 tahun di Indonesia mencapai lebih dari 78 juta jiwa atau sekitar 38 persen dari total penduduk. Olehnya, menurut Yohana, jika pembangunan manusia dimaksimalkan, jumlah tersebut akan berpotensi sebagai aset luar biasa bagi bangsa Indonesia. Namun, tidak boleh ada satu orang pun yang diabaikan hak-haknya dalam pembangunan, termasuk perempuan.
Annike, Salah satu dosen di Universitas Papua pada kesempatan itu mengungkapkan jika alasan masih banyaknya masalah perempuan dan anak di Papua Barat, diakibatkan karena kurangnya sinergi pemerintah dengan perguruan tinggi. Padahal menurutnya, perguruan tinggilah yang memiliki banyak data kondisi perempuan dan anak. Selain itu, banyak permasalahan disebabkan karena masih minimnya kegiatan yang mendorong keterlibatan perempuan dalam dunia profesional.
“Bagaimana perempuan Papua bisa banyak maju dalam politik, jika kegiatan yang mendukung seperti pendidikan politik perempuan juga masih minim dilakukan pemerintah daerah. Masih sangat kurang sinergi antara pemerintah daerah Papua Barat dengan akademisi dan perguruan tinggi. Ini yang harus diperbaiki,” jelas Annike.
Terkait pernyataan tersebut Menteri PPPA, Yohana kemudian mendorong Dinas PPPA Kab. Manokwari untuk saling bekerja sama antar lembaga dan perguruan tinggi. Terutama dalam membantu menuntaskan masalah perempuan dan anak. Diantaranya, melakukan penelitian untuk memetakan kondisi perempuan dan anak di Papua Barat, yang datanya memang belum hingga saat ini.
Selain menyampaikan beberapa isu terkini terkait perempuan dan anak, Yohana di kesempatan itu mendorong adanya regenerasi perempuan Papua yang bisa menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan seperti dirinya. Ia yakin, perempuan juga bisa mengelola dengan baik sebuah institusi, dimulai dengan kesadaran perempuan berpendidikan sejak dini. (*)
Baca Juga: Menteri PPPA: “Perselisihan Suami-Istri Jangan Ditunjukan pada Anak”
