Kota Kupang, medikastar.id
Permasalahan Stunting merupakan sebuah permasalahan serius yang tengah dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk menanggulangi serta menangani permasalahan ini, dibutuhkan kerja bersama lintas sektor, baik itu pemerintah maupun swasta, tokoh Agama, para tokoh Adat, serta berbagai pihak lainnya.
Hal di atas merupakan salah satu point penting yang diangkat dalam Forum Diskusi Penggalangan Komitmen Pemangku Kepentingan dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting di Provinsi NTT yang digelar di Hotel New Sasando, Senin (16/09/19).
Hadir dalam acara ini, Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi; Ketua TP PKK NTT, Julie Sutrisno; Kepala Bappelitbangda NTT, Lecky Frederich Koli; Kepala Dinas Kesehatan NTT, drg. Dominikus M. Mere, M.Kes; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sinun Petrus Manuk; para tokoh agama, pengusaha, pimpinan LSM, pimpinan universitas, dan undangan lainnya.
Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi dalam kesempatan itu mengutarakan bahwa apabila sudah ada data mengenai balita stunting di sebuah wilayah, maka semua pihak terkait harus ‘keroyokan’ untuk menanggulangi stunting di wilayah tersebut dari semua sisi.
“Khusus untuk permasalahan stunting, ada uang, langsung eksekusi ke masyarakat. Jangan habiskan waktu lagi dengan rapat atau seminar. Mari kita kerja sama dengan seluruh stake holder dari tokoh agama, LSM, tokoh masyarakat dan sebagainya. Kalau kita kerja sama pasti stunting ini bisa teratasi, tetapi kalau kita masih pakai mental lama, maka sampai kapan pun stunting ini tidak teratasi,” ajak Nae Soi.
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan NTT, drg. Dominikus M. Mere, M.Kes dengan penuh optimisme mengatakan bahwa permasalahan stunting di NTT dapat teratasi apabila seluruh pihak bekerja sama mengatasinya.
“Kalau saat ini ada peran serta stake holders, tokoh agama, para pengusaha, termasuk dukungan yang besar dari PKK, maka kita memang harus optimis bahwa stunting ini pasti menurun, karena kita lakukan bersama-sama,” tegasnya.
drg. Dominikus mengatakan demikian, pasalnya untuk permasalahan stunting, sektor kesehatan hanya memiliki pengaruh sebesar 30 persen. 70 persen lainnya merupakan pengaruh dari sektor lainnya.
Menurutnya, Dinas Kesehatan sudah bertanggung jawab pada hal-hal yang menjadi tanggung jawab pihaknya, antara lain seperti melakukan intervensi spesifik pada semua lini.
“Misalnya kami harus pastikan seluruh ibu hamil mendapatkan suplemen zat besi. Kami juga memastikan bahwa seluruh ibu hamil memperoleh makanan tambahan. Kemudian promosi dan konseling untuk pemberian ASI ekslusif juga selalu diberikan. Lalu kita juga bergerak untuk imunisasi, penanganan kecacingan, dan sebagainya,” papar drg. Dominikus.
“Untuk itulah sektor kesehatan hanya memberikan pengaruh sebesar 30 persen. Di luar itu ada pengaruh sanitasi, perumahan, soal produksi dan ketersediaan pangan di rumah tangga, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk menanggulangi stunting kita semua harus berkolaborasi,” ajaknya.
Sementara itu, Ketua TP PKK NTT, Julie Sutrisno dalam kesempatan itu menjelaskan mengenai langkah konkrit yang diambil oleh PKK untuk menanggulangi stunting di NTT. Langkah yang dilakukan ialah dengan melaksanakan program desa model di setiap kabupaten, di mana di desa model ini dipilih 1 sekolah yang mana nantinya selama 6 tahun seluruh siswa SD di sekolah itu akan diberikan sarapan pagi.
Selain itu, untuk remaja putri yang duduk di bangku SMP dan SMA di desa model atau di sekolah berada di dekat desa tersebut akan diberikan tablet FE atau suplemen zat besi per minggu secara rutin selama 3 tahun.
“Ini akan dijadikan sebagai peraturan di sekolah sehingga guru-guru bisa mengawasi siswi kita dalam mengkonsumsi tablet FE ini,” sambungnya.
Pantaun media ini, usai diskusi, semua pihak yang hadir dalam kesempatan tersebut langsung menandatangani Komitmen bersama dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting di Provinsi NTT. (*/red)
Baca Juga: Tenaga Farmasi Harus Peka Menghadapi Era 4.0
