Kota Kupang, medikastar.id
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi NTT, Robert Sianipar menuturkan bahwa Literasi Keuangan masyarakat merupakan sebuah hal yang perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat terhindar dari berbagai investasi yang tidak legal, investasi yang tidak berijin, atau yang lebih dikenal sebagai investasi bodong.
Hal tersebut diungkapkan oleh Robert dalam acara yang bertajuk, “Ngopi Pagi deng Media” yang digelar oleh OJK dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi NTT bersama awak media cetak, elektronik, dan juga media daring, Senin (22/04/19).
“Secara Inklusi, kita masih sedikit lebih rendah dari angka Inklusi nasional. Tingkat Inklusi ini berhubungan dengan bagaimana masyarakat mendapat akses keuangan. Namun Inklusi ini masih lebih tinggi dari Literasi,” tuturnya.
Dikatakan oleh Robert bahwa hal yang harus juga diperhatikan ialah Tingkat Literasi Keuangan masyarakat; apakah masyarakat paham atau tidak mengenai akes keuangan. Sebab dalam keseharian, ada masyarakat yang meskipun tidak paham mengenai produk dan jasa keuangan, namun sudah mendapat pelayanan jasa keuangan.
“Ini yang kita mau tingkatkan: soal tingkat literasi atau pemahaman masyarakat, sehingga ke depan masyarakat bisa terhindar dari investasi yang tidak legal, investasi yang tidak berijin yang dapat menyebabkan kerugian dari masyarakat itu sendiri,” sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Robert juga memaparkan bahwa berdasarkan data yang ada di wilayah Indonesia Timur, kualitas perbankan di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Kota Kupang masih lebih baik. Dalam hal ini berdasarkan data tingkat Non Performing Loan (NPL) NTT ada di level 2 persen. Menurutnya angka ini membuat para pelaku usaha optimis untuk membuka kantor cabang di NTT.
Salah satu contohnya ialah Bank Multiarta Sentosa (Bank MAS) yang akan membuka kantor perwakilan di Kota Kupang.
“Mereka dari Jakarta optimis untuk membuka kantor di sini, yang tentunya akan menambah fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini sesuatu hal yang kami kira positif,” tutur Robert.
Lebih jauh, di moment yang sama Menager Fungsi Komunikasi dan Kebijakan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi NTT, Andre Asa menjelaskan tentang berbagai klaster Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di berbagai wilayah Kabupaten/Kota di NTT yang dikembangkan oleh BI untuk menekan angka inflasi.
Klaster-klaster tersebut seperti klaster cabe merah di Sumba Barat Daya, klaster sapi di Fatukoa, klaster bawang merah di Atambua, klaster padi di lembor, dan klaster kopi di Ngada. (*/red)
