Kota Kupang, medikastar.id
Tugas memajukan pariwisata di Nusa Tenggara Timur ada di pundak semua elemen. Pemerintah, sektor swasta dan masyarakat perlu berkolaborasi membangun pariwisata yang baik dan bernilai jual tinggi. Komunikasi dan kerja sama harus dibangun secara terus menerus untuk menjamin keuntungan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.
Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diinisiasi oleh Maria Bernadetha Ringa Soba, SE, MM, dosen Politeknik Negeri Kupang yang sedang meneliti tentang pariwista di NTT. FGD itu mengusung tema Peran Pemerintah, Sektor Swasta, dan Modal Sosial Terhadap Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat di Kota Kupang. Diskusi yang dihadiri komponen lintas sektor itu diadakan di Museum Negeri Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (9/1/2019).
FGD itu dihadiri oleh Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Persatuan Hotel dan Resto Indonesia (PHRI), Asita (Asosiasi Tour dan Travel Indonesia), akademisi, Dinas Pariwisata Kota Kupang dan Provinsi NTT, Bappeda, serta pelaku usaha seperti Transmart, Subasuka dan pelaku wisata lainnya.
Menurut Maria, banyak sekali destinasi wisata di NTT yang tidak kalah dengan daerah lain di Jawa, Bali, dan daerah lain tapi belum dioptimalkan pengelolaannya. Ada keterbatasan aksesibilitas, amenitas, yang membuat pariwisata kita tertinggal dari daerah-daerah lainnya. Pemerintah, kata Maria, tidak bisa berjalan sendiri tapi harus menggandeng pihak swasta seperti hotel, restoran, biro perjalanan, maskapai penerbangan, pers dan akademisi.
FGD tersebut bertujuan menyamakan persepsi tentang arah dan kebijakan pembangunan pariwisata di NTT. Karena menurut Maria Bernadetha, kebijakan pembangunan akan timpang kalau pemerintah bergerak sendiri. Pemerintah harus menggandeng swasta dan masyarakat sehingga kemajuan pariwisata juga dirasakan oleh masyarakat.
Dari hasil diskusi tersebut, semua pihak sepakat bahwa, pariwisata di NTT masih harus dibenahi. Pembenahan itu terkait sarana prasarana, infrastruktur, aksesibilitas, awarenes, dan penguatan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pariwisata. Karena itu, dinas pariwisata harus bekerjasma dengan sektor swasta untuk membangun pariwisata di NTT.
Dinas pariwisata juga diharapkan menggenjot sektor swasta melalui tanggung jawab sosial perusahaan(CSR/Corporate Social Responsibility) untuk memberdayakan masyarakat lokal di sekitar destinasi wisata.
Hasil diskusi itu juga diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar bisa membuat kebijakan yang memberdayakan masyarakat. Kebijakan-kebijakan itu harus mempertemukan pihak-pihak yang terlibat di dalam pengembangan pariwisata dengan masyarakat sehinggga membuka ruang kreativitas masyarakat. Dengan itu bisa tercipta lapangan kerja baru bagi masyarakat.
“Misalnya kain tenun dibuat lebih kreatif dalam bentuk produk turunan yang lebih menarik dan sesuai dengan daya beli wisatawan. Atau bisa juga wisata kuliner yang khas, higienis, dan bisa diakses dengan mudah di sekitar destinasi wisata,” ujar Maria.
Selain masalah sarana prasarana, infrastruktur, dan penguatan organisasi kemasyarakatan, faktor sumber daya manusia juga menjadi sorotan dalam diskusi tersebut. Pemerintah diharapkan bekerjasama dengan pihak kampus (akademisi) untuk menyiapkan SDM yang bisa menjadi pelaku pariwisata yang aktif, entah sebagai guide (pemandu wisata), pelaku industri kreatif maupun pelaku kesenian.
“Kita boleh punya destinasi wisata yang bagus, daya tarik wisata yang beraneka ragam, tapi kalau SDM kita tidak siapkan juga sia-sia. Pariwisata yang maju ditunjang oleh SDM yang kuat, kokoh dan bisa bersaing. Karena itu kita juga perlu mempersiapkan sumber daya manusianya,” pungkas Maria. (*/red)
Baca Juga: Jangan Gadaikan Kesehatanmu dengan Gorengan
