Kota Kupang, medikastar.id
Perkumpulan Masyarakat Penanganan Bencana (PMPB) Provinsi NTT menggelar workshop evaluasi akhir program Sekolah/Madrasah Aman Bencana tingkat Provinsi NTT. Workshop ini digelar di Hotel Sylvia, Jumat (29/6/2018) atas kerjasama PMPB dengan Plan Internasional Indonesia dan juga pemerintah Provinsi NTT.
Selain dihadiri oleh Plan Internasional Indonesia dan PMPB, workshop ini juga diikuti oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi NTT, Dinas Sosial, Kanwil Agama, Dinas PUPR, Cis Timor, BPBD Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Hadir pula beberapa utusan dari sekolah-sekolah di Kota Kupang.
Tujuan utama digelarnya kegiatan ini ialah untuk meningkatkan pemahaman bersama di antara para stakeholders mengenai sekolah/madrasah aman bencana. Selain itu, workshop ini dimaksudkan untuk mengajak seluruh stakeholders secara bersama-sama menyusun strategi demi mendorong implementasi sekolah/madrasah aman bencana di seluruh NTT.
Adelino Soares, Kabid PKLK Dinas Pendidikan Provinsi NTT yang hadir pada kesempatan tersebut menuturkan bahwa pendidikan merupakan sebuah tugas bersama. Oleh karenanya, pemerintah harus dapat bersinergi dengan berbagai pihak, baik itu stakeholders maupun media massa.
Dalam kaitannya dengan sekolah aman bencana, Soares bertutur bahwa perlu ada kerjasama dalam menyusun program, peninjauan lokasi hingga pelaksanaan demi menciptakan sekolah yang aman dari bencana. Intinya ialah bahwa keamanan generasi penerus bangsa harus diperhatikan secara baik.
Sementara itu, Kristian Nggelan, PLT. Direktur PMPB-NTT melalui rilis pers yang diterima oleh media ini menuturkan bahwa NTT sangat berpotensi terhadap ancaman bencana. Hal itu dilihat, baik dari aspek klimatologi, topografi, geologis, demografi dan maupun sosiologi. Bencana tersebut seperti banjir, longsor, angin puting beliung, gempa, tsunami, abrasi, konflik, wabah penyakit dan lain-lain.
“Setiap bencana selalu menimbulkan dampak berbeda bagi setiap sektor, termasuk sektor pendidikan,” terangnya.
Oleh karenanya, penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya di sektor pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.
Menurutnya, sejak tahun 2015-2018, PMPB NTT bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi NTT, Yayasan Plan International Indonesia. Dan dengan dukungan dana dari SIDA, pihaknya telah melaksanakan program “Penguatan suara anak melalui promosi sekolah/madrasah aman bencana di Provinsi NTT.”
Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses ke lingkungan belajar yang aman bagi anak-anak melalui replikasi dan scalling-up dari inisiatif sekolah aman di tingkat Kabupaten/Kota dan provinsi NTT.
Melalui program ini, sambungnya, telah ada beberapa hal yang dicapai. Antara lain seperti tersedia fasilitator-fasilitator sekolah/madrasah aman Bencana di Provinsi NTT, surat edaran dari Dinas P & K Provinsi NTT nomor 421/03/PK/2016 tentang Penerapan Sekolah Aman di Provinsi NTT. Selain itu, beberapa sekolah/madrasah telah menyusun perencanaan untuk implementasi sekolah aman.
Lebih dari itu, telah ada pula tools monitoring yang telah diupdate sesuai dengan konteks NTT dan telah diuji coba. Telah ada juga dokumen strategi advokasi sekolah aman di Provinsi NTT. Modul Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana pun sudah ada. Beberapa SKPD bahkan telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penerapan sekolah aman di Provinsi NTT.
Hal lain yang dicapai misalnya pembuatan buku saku, pembuatan media belajar edukatif, buku cerita sukses tentang Program sekolah/madrasah aman di NTT, dan sebagainya. Media massa juga telah memberitakan hal ini secara baik.
Harapan Nggelan ialah agar adanya dukungan kebijakan, program dan anggaran bagi SKPD pemangku kebijakan di bidang pendidikan dan penanggulangan bencana. Selain itu, dirinya juga berharap akan adanya dukungan peningkatan kapasitas guru dan aparatur pemerintah dalam mendorong program sekolah/madrasah aman bencana di lingkup kerja masing-masing, dan juga mengakomodir standar-standar sekolah aman bencana dalam perencanaan dan pembangunan sarana pendidikan di Provinsi NTT.
Roby Lay, Perwakilan Plan International juga menuturkan hal yang sama. Menurutnya, sinergitas antara Plan International dan PMPB sudah berlangsung selama tiga tahun.
Proyek tersebut, lanjutnya, berakhir pada Juni 2018, namun dirinya yakin bahwa proyek ini akan diteruskan dan dikembangkan oleh berbagai pihak lainnya. Oleh karenanya, menurutnya, tugas yang harus dilakukan ialah menyusun Rencana Tindak Lanjut program tersebut. (Red)
Baca Juga: ODGJ Tak Diperhatikan, Pendiri KKI Tulis Nota Terbuka untuk Bupati Manggarai Barat
