Kota Kupang, medikastar.id
Mendapatkan vaksinasi Covid-19 saat ini merupakan sebuah keharusan. Selain untuk melindungi dari serangan virus, sertifikat vaksin juga dibutuhkan dalam banyak urusan. Sayangnya, ada kelompok masyarakat yang kesulitan mendapatkan vaksinasi karena terkendala dokumen identitas. Salah satunya adalah penyandang disabilitas.
Meski saat ini sudah banyak instansi yang peduli terhadap kaum disablitas, tapi bukan berarti mereka bisa dengan mudah mendapatkan vaksin. Beberapa hal masih menjadi kendala untuk beberapa penyandang disablitas.
Salah satu kendala yang dialami penyandang disablitas adalah ketiadaan dokumen identitas diri. Untuk mendapatkan vaksin, tentunya harus memiliki NIK yang tertera pada KTP atau Kartu Keluarga (KK).
Beberapa penyandang disablitas bahkan tidak memiliki dokumen tersebut. Hal ini tentunya sangat berpengaruh saat mereka akan menerima vaksin.
Wakil Direktur Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (Garamin) NTT, Elmi Ismau mengatakan, dari sejumlah disabilitas yang didampingi untuk mendapatkan vaksin, kendala terbesar adalah ketiadaan dokumen identitas itu. Pihaknya pun harus membangun komunikasi agar penyandang disablitas yang sudah bersedia menerima vaksin itu bisa terlayani.
“Waktu itu yang difabel mental itu 3 orang. Jadi yang tidak punya identitas itu dua orang. KK, KTP juga tidak ada,” ujar Elmi saat ditemui disela-sela kegiatan vaksin bagi disabilitasyang digelar di kantor PKK NTT, Selasa (14/9/2021).
Agar para penyandang disabilitas bisa mendapatkan vaksinasi, Garamin harus berulang kali berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dari Puskes Pasir Panjang yang melayani vaksinasi. Garamin tetap berusaha meyakinkan pihak Puskesmas supaya para penyandang disablitas itu tidak kembali dengan kekecewaan.
Kesulitan mendapatkan vaksin, terutama mereka penyandang disablitas mental, menjadi dorong bagi Garamin untuk terus memperjuangkan mereka mendapatkan layanan vaksin. Berbagai upaya dilakukan oleh Garamin.
Akhirnya, melalui bantuan seorang teman, para penyandang disabilitas bisa memperoleh vaksin. Keluarga yang mendampingi pun bisa lebih lega. Kekhawatiran akan bahaya virus Corona sedikit berkurang.
“Akhirnya mereka divaksin tapi tidak dapat sertifikat vaksin. Mereka dapat surat keterangan dari Puskesmas,” kata Elmi.
Beberapa penyandang disablitas pun tidak mau mengikuti vaksin kedua. Pasalnya, setelah vaksin pertama, mereka mengalami gejala seperti demam. Itu membuat mereka ragu dan tidak memberanikan diri untuk menerima vaksin dosis kedua.
Elmi mengatakan, keluhan itu adalah kejadian ikutan pasca vaksin dan setiap orang mengalami gejala yang berbeda-beda. Bahkan ada yang tidak mengalami gejala apapun.
Namun ketakutan para penyandang disablitas, menurut Elmi disebabkan oleh kurangnya sosialisasi. Karena itu, Elmi lalu mendatangi mereka dan memberikan edukasi tentang vaksin.
Setelah mendapatkan penjelasan, mereka pun mau untuk divaksin. Kepercayaan diri mereka kembali tumbuh dan mereka pun bisa mendapatkan vaksin lengkap.
“Saya senang ini hari mereka semua bisa ikut vaksin,” ujar Elmi puas.
Selain itu, banyak penyandang disablitas yang sulit mendapatkan vaksin. Hal itu karena mereka harus datang sendiri tanpa pendamping. Elmi bersyukur, ada CIS Timor dan Humanity Incllusion (HI) yang membantu para penyandang disablitas untuk mobilitas.
“Kita bersyukur ada CIS Timor dan HI yang menyediakan kendaraan untuk menjemput teman-teman penyandang disablitas juga untuk mengantar mereka pulang,” jelas Elmi.
Sementara itu, Sekretaris PKK Provinsi NTT, Rambu Kahi Dima menjelaskan, PKK Provinsi NTT berkomitmen membantu Pemerintah Provinsi dalam percepatan vaksinasi. Komitmen itu dinyatakan dalam beberapa gebrakan seperti vaksinasi untuk anak dan remaja, vaksinasi untuk penyandang disablitas, Ibu hamil dan Ibu menyusui serta bagi masyarakat umum.
Vaksinasi bagi Ibu hamil, Ibu menyusui serta remaja dilakukan secara rutin setiap minggu di kantor PKK Provinsi NTT. Sementara untuk vaksinasi bagi penyandang disablitas, pihaknya berkoordinasi dengan Garamin NTT.
“Kita vaksinasi rutin setiap minggu dua kali yakni Selasa dan Kamis di kantor PKK,” kata Rambu. (joe/sin)
Baca juga: Kenali Fenomena “Hustle Culture” dan Dampaknya bagi Kesehatan Anda
