medikastar.id
Pernyataan Calon Presiden RI nomor urut 02, Prabowo Subianto tentang gaji dokter yang lebih rendah dari penghasilan para juru parkir menimbulkan reaksi yang tidak sedikit di masyarakat.
“Dokter-dokter harus mendapat penghasilan yang layak. Sekarang banyak dokter kita gajinya lebih kecil dari tukang jaga parkir mobil,” sebut Prabowo di JCC Senayan, Jakarta, Senin (14/1/19) malam, dalam pidato yang diberi judul “Indonesia Menang“ tersebut.
Media sosial ramai membicarakan pernyataan Prabowo itu. Preferensi politik jelas mempengaruhi tanggapan atas pernyataan tersebut. Pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berusaha mencari pembenaran. Sebaliknya, para Jokower menilai pernyataan itu hoaks, tidak masuk akal, dan cuma sebuah lelucon.
Pernyataan itu lantas membuat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) angkat bicara. Kepada media, Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Dr Daeng M Faqih, tidak secara secara vulgar mendukung pernyataan tersebut. Namun, pernyataan Prabowo menjadi kesempatan IDI menyuarakan aspirasi para dokter dengan gaji yang menurut mereka tergolong kecil.
“Bisa jadi seperti itu, karena saya tidak tahu persis berapa pendapatan (tukang) parkir. Yang saya tahu, dari info yang disampaikan oleh teman-teman dokter di berbagai daerah, masih banyak dokter yang pendapatannya masih di bawah Rp 3 juta,” begitu kata Ketum PB IDI, kepada wartawan, Senin (14/1/2019).
Rp 3 juta itu diperoleh dari gaji pokok sekitar Rp 2,4 juta sampai Rp 2,7 juta dan ditambah jasa layanan dari kapitasi BPJS rata-rata sebesar Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan rata-rata gaji dokter untuk program Nusantara Sehat di Kementerian Kesehatan bisa mencapai Rp 11,2 juta per bulan. Sementara untuk dokter spesialis, rata-rata gaji bisa mencapai Rp 30 juta per bulan.
Baca Juga: Ini Alasan IRT di TTU Menduduki Peringkat Teratas Kasus HIV/AIDS
Nila melanjutkan, pendapatan itu masih bisa bertambah bila dokter tidak hanya praktik di satu tempat saja, namun turut mengisi jadwal dokter jaga di beberapa rumah sakit sekaligus.
Secara jenaka, Nila Moeloek bahkan merekomendasi untuk mencari pacar seorang dokter karena pendapatan yang wah tersebut. “Banyak itu kolega saya gajinya besar, kalau lihat dari pajaknya saja besar-besar. Makanya cari pacar dokter saja deh,” ujar Nila di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (15/1).
Lalu berapa pendapatan para juru parkir? Para juru parkir yang berada di bawah pengawasan Dinas Perhubungan mungkin mempunyai gaji yang pasti, bisa jadi sesuai UMR daerah setempat atau lebih rendah sesuai kebijakan di daerah tersebut. Di Kota Samarinda, para juru parkir yang dikontrak Pemkot Samarinda menerima gaji sebesar Rp 700 ribu per bulan.
Di Jakarta, menurut sebuah laporan Tirto.id, para juru parkir dibayar oleh Pemprov DKI Jakarta sesuai UMR (Tahun 2018, UMR DKI Jakarta Rp 3,3 juta). Dan berdasarkan tuturan seorang juru parkir, penghasilannya bisa lebih dari itu. Pendapatan lain itu diperoleh dari pemilik kendaraan yang membayar tunai tanpa struk parkir. Dalam sehari ia bisa mengantongi Rp 600.000 atau Rp 6 juta per bulan. Ditambah gaji pokok dari Pemprov maka dalam sebulan penghasilannya mencapai Rp 9 juta. Fantastis bukan?
Namun bagaimana dengan para juru parkir liar? Di Kota Kupang, juru parkir liar masih jadi permasalahan serius. Menurut Kepala Ombudsman, Darius Beda Daton, yang dilansir via Pos-Kupang.com, jumlah titik parkiran sangat banyak namun hanya sedikit yang terdata. Para juru parkir yang tak terdata itu masuk dalam kategori juru parkir liar. Sewa parkiran para juru parkir liar ini tidak masuk ke kas daerah tapi ke kantong pribadi.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa juru parkir liar, rata-rata penghasilan yang mereka peroleh setiap hari adalah Rp 50-100 ribu. Dengan demikian, pendapatan minimal seroang juru parkir dalam sebulan adalah Rp 1,5 juta.
Dari data ini, pernyataan Prabowo mungkin ada benarnya. Pendapatan seorang juru parkir seperti yang dilaporkan Tirto.id lebih besar tiga kali lipat dari seorang dokter di pelosok yang ‘hanya’ berpenghasilan Rp 3 juta seperti kata Ketum PB IDI. Namun, kasus ini tidak lalu menjadi dasar untuk membuat generalisasi bahwa pendapatan dokter lebih rendah dari juru parkir. Kalau itu yang terjadi, bisa-bisa para siswa dan mahasiswa kita mulai menggandrungi profesi sebagai juru parkir, selain sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pernyataan Prabowo, kalau kita mau berbaik sangka, jelas memberi perhatian bagi kesejahteraan para dokter. Dengan memperhatikan kesejahteraan para dokter, diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia sehingga derajat kesehatan masyarakat juga turu terdongkrak. Sehingga kita tidak lagi mendengar kasus stunting dimana NTT adalah juaranya, atau kasus lain seperti kematian ibu dan bayi.
Implikasi dari pernyataan Prabowo adalah masalah kesehatan dengan dokter sebagai salah satu elemen penting di dalamnya dan persoalan parkir sebagai salah satu sumber pendapatan daerah harus ditata secara baik. Siapapun presidennya, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat adalah nomor satu. Jangan dipelintir!!! (*/ens/dari berbagai sumber)
Baca Juga: Dinkes TTU Target Tujuh Puskesmas Diakreditasi Tahun Ini
