Kota Kupang, medikastar.id
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membangun komitmen bersama untuk pencegahan dan penanganan stunting. Hal ini ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama percepatan pencegahan dan penanganan stunting di NTT oleh Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi NTT, Josef Nae Soi bersama Walikota dan para Bupati seluruh NTT, tokoh agama dan lembaga mitra pembangunan.
Penandatanganan ini dilaksanakan di Hotel Aston Kupang, Selasa (18/12/18). Selain penandatanganan komitmen bersama, digelar pula seminar yang membicarakan tentang kebijakan pencegahan dan penanganan stunting.
Komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam hal percepatan pencegahan dan penanganan stunting ini berkaitan erat dengan tingginya angka stunting di provinsi ini. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukan bahwa prevalensi stunting di NTT mengalami penurunan jika dibandingkan hasil Riskesdas 2013 lalu. Prevalensi stunting di NTT ini menurun sebesar 9,1 persen, dari 51,7 persen (Riskesdas 2013) menjadi 42,6 persen (Riskesdas 2018). Namun, NTT tetap masih berada di urutan atas prevalensi stunting di Indonesia.
Baca Juga: Riskesdas 2018: Persentase Stunting NTT Mengalami Penurunan
“Walaupun hasil Riskesdas 2018 menunjukan anak penderita stunting menurun 9,1 persen. Namun angka ini masih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain. Untuk itu, dibutuhkan langkah cepat, tegas, dan terarah guna memastikan provinsi ini tidak menjadi kontributor terbesar anak balita stunting secara nasional,” kata Josef Nae Soi.
Dirinya juga menjelaskan bahwa persoalan stunting mendorong pemerintah NTT untuk menetapkan percepatan pencegahan dan penanganan stunting sebagai salah satu point dalam 3 Quick Wins.
“Agar sinergi percepatan pencegahan dan penanganan stunting bisa berjalan dengan baik, maka hari ini kita canangkan gerakan percepatan pencegahan dan penanganan stunting melalui penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah Provinsi NTT, Pemda kabupaten/kota, tokoh agama dan lembaga mitra pembangunan,” kata Nae Soi.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Flores Timur (Flotim), Anton Gege Hadjon membagikan pengalamannya dalam memerangi stunting di Kabupaten Flotim kepada semua yang hadir.
Anton berbicara tentang program Flotim gempur stunting yang telah dilaunching pada tanggal 19 November lalu. Dalam menggempur stunting di wilayah Flotim, pihaknya telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan semua pihak terkait.
Pendampingan khusus bagi balita gizi buruk dan kurang gizi, edukasi masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan, pemberian makanan tambahan, dan berbagai langkah lainnya dilakukan demi mencegah dan menangani stunting di Flotim. (*/red)
Baca Juga: Langkah Kemen PPPA Atasi Tingginya Angka Perkawinan Anak di Indonesia
