Mataram, medikastar.id
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melakukan berbagai upaya cepat tanggap terhadap bencana gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Penanganan dan pemberian bantuan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi NTB. Dimana penanganan dan pemberian bantuan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan korban perempuan dan anak.
“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah menurunkan tim ke Lombok, NTB untuk membantu korban bencana gempa. Hal ini dilakukan usai gempa pertama terjadi,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise, Rabu (08/08/18).
“Koordinasi dilakukan dan bantuan juga sudah disalurkan. Upaya penanganan bencana mengutamakan korban perempuan dan anak. Bantuan juga difokuskan pada kebutuhan mendasar mereka,” tambahnya.
Berdasarkan laporan tim Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus yang berada di Lombok, Selasa (07/08/18) tim KemenPPPA telah melakukan rapat sinkronisasi terbatas dengan Dinas PPPA NTB dan Kota Mataram.
Dalam rapat tersebut, pemerintah sepakat untuk mendirikan Pos Ramah Perempuan dan Anak (PRA) di 5 lokasi. 5 lokasi tersebut yakni Provinsi NTB, Kota Mataram, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, dan Kab. Lombok Barat.
Dalam upaya penanganan pasca bencana, KemenPPPA juga merujuk pada instruksi Presiden untuk intensitas menangani korban gempa Lombok hingga 2 minggu ke depan. Juga terkait distribusi bantuan yang didasarkan pada arahan Gubernur Provinsi NTB, yang menginstruksikan agar pemberian bantuan dibagi perwilayah berdasarkan OPD masing-masing.
Kondisi Pengungsian Jauh dari Layak
Hingga saat ini, bersama dengan Dinas PPPA Provinsi NTB, KemenPPPA telah memberikan bantuan di 3 desa dan 6 dusun antara lain, Desa Rempek. Dusun Nangka Rempek, Dusun Tutul, dan Dusun Teres genit di Desa Bayan di Lombok Utara. Serta Dusun Reguar dan Dusun Sembalum Lawang di Desa Sembalun, Lombok Timur. Bantuan trauma healing dan kesehatan sejauh ini diberikan kurang lebih 21 jenis bantuan dengan masing-masing item 200-400 buah bantuan akan terus ditambah dan didistribusikan.
Kondisi di wilayah pengungsian saat ini masih jauh dari layak. Beberapa titik pengungsian bahkan diisi hingga 20 orang pengungsi per-tenda. Selain itu, pengungsi khususnya perempuan dan anak masih dalam keadaan trauma, terlebih untuk kembali ke rumah. Mereka memilih untuk tinggal bersama-sama dengan warga lainnya di pengungsian karena khawatir datangnya gempa susulan.
Di Desa Rempek, tim KemenPPPA bahkan menemukan adanya salah satu anak korban gempa mengalami trauma berat. Sejak terjadinya gempa, ia tidak mau bicara dan masih takut melihat orang asing akibat gempa. Di satu titik tepatnya di Dusun Nangka Rempek yang terkena dampak cukup parah, lokasinya pengungsiannya bahkan relatif buruk, kotor dan tidak layak bagi anak.
Beberapa tempat pengungsian bahkan tidak memiliki fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) sama sekali, sehingga menyulitkan korban perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya.
Hal ini pula yang menjadi perhatian KemenPPPA. Untuk itu Tim Asisten Deputi Perlindungan Anak bidang Situasi Darurat dan Pornografi KemenPPPA memastikan bahwa dalam penanganan bencana, hak-hak anak dan perempuan serta kelompok rentan harus diutamakan.
“Di sisi penanganan terhadap korban anak, sejak gempa pertama, kita sudah melakukan koordinasi dengan Dinas PPPA Provinsi, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kota Mataram dan Forum Anak Provinsi NTB. Kita berkoordinasi terkait dampak gempa bumi dan apa saja kebutuhan anak korban gempa,” terang Yohana.
“Bantuan yang kami berikan berupa bantuan kesehatan dan bantuan trauma healing. Semuanya telah dilakukan di 3 desa, di Lombok. Khusus untuk trauma healing, forum Anak terlibat langsung untuk melakukan pemulihan, tidak hanya melibatkan dewasa tetapi peer atau anak juga,” tambah Yohana. (*)
Baca Juga : Takjub! Prodi Keperawatan dan Profesi Ners Stikes Maranatha Kupang Raih Akreditasi B
